Di Indonesia, berlaku aturan bahwa zakat yang telah dibayarkan baik oleh perorangan maupun badan hukum dapat menjadi pengurang pajak. Dengan dikeluarkannya UU Zakat yang baru diharapkan juga memiliki banyak implikasi bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk implikasiKetentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga termaktub dalam Undang-Undang No. Undang-undang No 38 tahun 1999. disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999. yang memberikan informasi mengenai zakat dan pajak. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. UU No. Fiqih Ibadah Islam. Kehadiran UU No. Pengaturan mengenai pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat. yang setiap tahun mengalami peningkatan pengumpulan dana zakat. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 82. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (U U No. 1. Secara yuridis, zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN 4. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib. Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing; b. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada yang berhak. Hal ini pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41. Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha ProduktifUndang-Undang Pengelolaan Zakat. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945). Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam UU zakat diketahui bahwa negara akan turut membantu pengelolaan zakat, serta dalam UU Pajak diketahui bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil resmi dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan. 9 Pasal 2 Keputusan Menteri Agama no 581 tahun 1999. Sebelum diuraikan latar belakang lahirnya UU No. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (UUD) 1945. D-291 tahun 2000 pasal 5 Komisi. 31, BN. UU No. Berdasarkan sejarah sistem zakat dan analisis Alquran, naskah ini dapat juga memberikan unsur-unsur baru dalam peraturan tentang sistem zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi payung hukum bagi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perhitungan zakat Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Aidil Aditya HS1, Zainal Said2,Rukiah3 Institut Agama Islam Negeri Parepare123, Indonesia Email : M. No. MATERI POKOK PERATURAN. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI NORMATIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I) o View o clicks Posted August 11th, 2008 by ilung Syariah abstraks: Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai. tentang pengelolaan Zakat (Triantini, 2015: 92). 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: ‚harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam‛. REPUBLIKA. Nomor Pengundangan. Mengacu pada sumber yang sama, di bawah ini merupakan ketentuan zakat mal yang terdiri dari rukun, syarat wajib, dan jenis harta benda yang wajib dizakati. AD Premier 9th floor, Jl. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: MO D AL NEI P B GU EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN Muhammad Amin Suma Abstract: Zakâh, Infâq, and Shadaqah: The Capital and Ideal Model of Modern Finance. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk itu, perlu kiranya sebuah pembahasan komprehensif yang berkaitan dengan. 35 B. Ketentuan Zakat Mal. A. 17 Tahun 2000. 3. 16. Lebih lama dari batas waktu satu tahun yang diamanahkan UU, namun masih dapat dikategorikan cukup cepat jika dibandingkan dengan beberapa Indonesia tentang Pengelolaan Zakat 1. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, akan merugikan atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon terkait dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia. Pertama, menguatkan. Tentang: PENGELOLAAN ZAKAT: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 23 September 1999: Pejabat yang Menetapkan: BACHARUDDIN JUSUF. Amil Hukum Hukum Islam Munas NU NU Care LAZISNU Cilacap Syariat UU Zakat Zakat. 1. Lebih lama dari batas waktu satu tahun yang diamanahkan UU, namun masih dapat dikategorikan cukup cepat jika dibandingkan dengan beberapaNo. Walapun terdapat pandangan bahwa “zakat perlu dipertimbangkan sebagai pengurang pajak”, namun demikian dapat disadari bahwa pengaturan pengurangan tersebut harusnya mengubah dua undang-undang sekaligus yaitu UU Zakat dan Undang-Undang. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Rikaz 6 2. UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 15 Ayat 4. tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan juga untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam UU. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini mengacu pada pendapat MUI mengenai revisi UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam UU sebelumnya, perbedaan tersebut adalah : (1) Penambahan ayat dan penjabaran definisi tentang pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), tentang pembentukan BAZNAS oleh Pemerintah; dan (3) Pasal 7 ayat (1). 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. keagamaan untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan dibuatnya regulasi UU No. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala. 2. Saat ini, UU nomor 38 tahun 1999 sudah tidak berlaku seiring disahkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 3 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: PrenadamediaIndonesia, Undang-Undang No. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Moh Albar. Jenis-jenis Zakat Mal. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang telah mencapai syarat ketetapan. 14 Februari 2014. Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib ditunaikan zakatnya, karena ayat-ayat. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. 23 tahun 2011 pada. a). 23 Tahun 2011 tentang Zakat selaras dengan UUD 1945 di atas. 23 tahun 2011 tentang. Maka, disahkanlah UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta oleh Presiden RI saat itu Bacharuddin Jusuf Habibie. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Download. 1 Penegasan ayat al-Qur’an tentang Zakat disebut sebanyak 30 kali dan yang terkait dengan kewajiban zakat disebut 28 kali. Pekan lalu, Komisi VIII DPR RI mulai membahas draf RUU tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. UU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT VERSUS FATWA KYAI LOKAL (Studi di Desa Tanggungharjo Kecamatan dan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah) Author(s): YASIN YASIN, Date: Aug 20, 2016. dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia telah mendorong lahirnya organisasi-organisasi pengelola zakat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pilar ketiga dalam Islam, zakat merujuk pada bagian harta tertentu. maksimal dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut merupakan upaya sinkronisasi dengan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang menyebutkan bahwa:. Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah. 23 Tahun 2011 dan dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 570. terhadap UU No. Salahpemerintah mengamandemen Undang-Undang No. U. Mungkid – Pemerintah telah hadir di tengah-tengah masyarakat agar pelaksanaan zakat berjalan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Undang - Undang ini terdiri dari 10 bab dan 25 p asal yang secara umum menguraikan ketentuan -ketentuan mengenai cara -cara pengelolaan zakat, pihak yang diberi wewenang untuk mengelolanya hingga pemberian sanksi bagi pihak - pihak yang menyelewangkannya. Pasal 23 Ayat 2 & 3. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:4 a. Murtadho Ridwanpemerintah mengamandemen Undang-Undang No. ID, BANDUNG -- Ketua Umum Forum Zakat (Foz) Bambang Suherman menyampaikan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 214 Didin Hafifudin, (1998), Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press, hal. Ketentuan mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”). Jakarta Tanggal Penetapan. fatwa tentang zakat. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru) 1. Berikut selengkapnya: 1. 23 Tahun 2011 mencabut menjadi UU No. com Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. 1503, Peraturan. 4 Peraturan BAZNAS No 01 tahun 2014 1. Peraturan Menteri Agama NO. Aturan mengenai hal ini setidaknya dapat ditelusuri sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 38/1999”). 43 C. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 22 dan 23 ayat 1 - 2. Kemudian kerajaan tersebut menetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Shunduq. 25 Tahun 2018, PP No. Di dalam Undang-Ungang tersebut yang melakukan pengelolaan zakat adalah institusi-institusi resmi yang diakui oleh pemerintah. Abstrak. 14. 5. A. 1503, Peraturan. A. UNDANG-UNDANG NO. Zakat menurut Undang-Undang No. Namun demikian, implementasi dari peraturan tersebut ternyata belum berjalan efektif. Kata Kunci: Zakat; Politik Hukum; Indonesia * Manuscript received date: July 22, 2021, revised: August 27, 2021, approved fo r. 23 Tahun 2011 mencabut menjadi UU No. Data. pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. : 1. Regulasi tentang zakat berdasarkan UU No. Di Indonesia, telah terbit UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum menjawab permasalahan zakat, 3Abdullah Shiddik, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Restu, 1992), h. Perda Kota Makassar 5/2006 tentang Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh, Perda Kota Palopo 6/2006 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Kabupaten. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. "Persoalan mendasar UU Pengelolaan Zakat harus mampu menjawab tiga tantangan utama saat ini, yaitu memperkuat hak konstitusi warga negara dalam. 44 Tahun 1999, UU No. UU zakat lama ( no 38 th 1999) 1. Adapun ketentuannya diatur melalui UU No. Aspek Pengaturan dalam Zakat Kegiatan Umum dalam Pengelolaan Zakat 7. 500. ii. Kirim. Klinik. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada. 48 Tahun 2007, UU No. Revisi ini prinsipnya untuk menguatkan tiga hal besar. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PKPU I. Definisi menurut UU No. Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah keagamaan juga mengusulkan pembahasan revisi UU tersebut. iii. Adapun kewajiban membayar pajak, ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah dengan UU No. Jakarta. To attain the target is through zakat regulation which aims at managing zakat by transparancy and accountability. Sedangkan zakat, dalam UU. 1Pada proses pembahasannya UU Pengelolaan Zakat baru disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna tanggal 31. Tahun. H. Seruan untuk melakukan revisi juga datang dari Forum Zakat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3 No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 :. 2, Desember 2015 241 oleh status dalam organisasi yang muncul dalam hubungan tersebut bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki status yang lebih tinggi dari pekerja lainnya. zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. 113. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. dan ini dijelaskan lebih lanjut di UU No. Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di tinjau dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian peneliti ditinjau dari implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat sendiri diatur dalam UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di undangkan untuk mengganti Undang-undang. Bahkan ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang bertugas mengelola dan.